Mendirikan PT Perorangan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja

Bagi kamu yang ingn Mendirikan PT Perorangan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, kamu bisa menyimak artikel ini sampai habis agar kamu mendapatkan jawabannya!

PT Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”. Selain itu bisa diartikan bahwa PT Perorangan adalah jenis PT yang berhubungan dengan usaha kecil dan mikro. Para pelaku UKM yang tertarik ingin mendirikan sebuah PT dengan modal dan dukungan diri sendiri. Maka, bisa mempelajari bagaimana cara prosedur pendirian PT Perorangan ini di sini. Sebab, kali ini akan kita bahas lebih lanjut tentang pendirian PT tersebut.

Perbedaan PT Perorangan dengan PT Biasa

PT Perorangan sesuai dengan namanya hanya akan ada data satu pendiri saja (Direktur). Otomatis NIK pendiri akan terdaftar. Dan, jika sudah terdaftar maka dalam satu tahun ke depan, NIK tersebut tidak bisa mendaftarkan data lagi untuk membuat PT lainnya. Jatahnya hanya satu NIK pertahun, selain itu PT Perorangan tidak perlu membuat Akta Notaris.

Sedangkan PT Biasa adalah Perseroan Terbatas yang akan dirikan oleh minimal 2 orang yang terdaftar sebagai direktur. Berbeda dengan jenis perorangan, jika mendirikan PT Biasa, maka bisa mendaftarkan banyak PT sekaligus tanpa harus menunggu satu tahun lagi. PT biasa tidak ada maksimal modal yang harus Sobat UKM penuhi. Namun, harus membuat akta notaris,! Sedangkan PT Perorangan hanya bisa mendirikan PT dengan maksimal modal 5 miliar.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Persayaratan Pendirian PT Perorangan

1. Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
2. Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
3. Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
4. Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
5. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi peryataan pendirian dalam Bahasa Indonesia
6. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.

Prosedur Pendirian PT Perseorangan

1. Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris)
2. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil
3. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian
4. Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI
5. Mengurus NPWP Perseroan Perorangan
6. Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan

Syarat Pendirian PT Perorangan

1. KTP Pendiri
2. NPWP Pendiri
3. Alamat Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
4. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan

Laporan Keuangan PT Perorangan

Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik lalu kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Adapun isian format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan laba rugi; dan
3. Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
4. Apabila Perseroan Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan maka akan dikenakan sanksi berupa :
5. Teguran tertulis;
6. Penghentian hak akses atas layanan; atau
7. Pencabutan status badan hukum.

Perubahan PT Perorangan

Apabila Perseroan perorangan akan melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan dengan isian perubahan sebagai berikut :

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat Perseroan perorangan; dan
7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Pernyataan perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham dan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifkat pernyataan perubahan.

Perubahan Status dari Perorangan

Perseroan perorangan harus mengubah statusnya dari perorangan jika :

1. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang
2. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diataur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
3. Perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

Pembubaran PT Perorangan

Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

Adapun format isian pernyataan pembubaran Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut:

1. Nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berakhirnya Perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Perseroan perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal dibawah ini :

1. Berdasarkan keputusan Perseroan perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham;
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam unclangundang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
6. Dicabutnya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan perorangan rnelakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.

Kesimpulan

Demikianlah pembahasan yang bisa kami sampaikan terkait Mendirikan PT Perorangan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, semoga dengan adanya artikel Mendirikan PT Perorangan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja bisa berguna dan bermanfaat. Terimakasih!